GUA5GSG5GfroTSr9BUYpBSAlTA==
0
    0
      Breaking News

      DPC IKADIN LOMBOK TENGAH AMBIL LANGKAH SERIUS TERKAIT SURAT KALENG TANPA IDENTITAS


       Lombok Tengah: Dewan Pimpinan Cabang Ikatan Advokat Indonesia (DPC IKADIN) Lombok Tengah menyampaikan perhatian serius terhadap munculnya surat tanpa identitas pengirim yang dilaporkan dan  ditujukan kepada organisasi profesi masing-masing dari tujuh advokat yang tergabung dalam tim penasihat hukum seorang terdakwa berinisial BH.

      Ketua DPC IKADIN Lombok Tengah, MAHRIP NURDIN, S.H., menegaskan bahwa persoalan tersebut perlu disikapi secara proporsional, objektif, dan berdasarkan fakta yang dapat di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, IKADIN memilih menempuh jalur komunikasi kelembagaan dengan meminta klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Praya.

      “Bagi kami, persoalan ini bukan semata-mata menyangkut tujuh orang advokat, melainkan juga menyangkut kepastian prosedur, penghormatan terhadap profesi advokat, serta pentingnya menjaga hubungan yang profesional antara organisasi advokat dan aparat penegak hukum. Kami ingin persoalan ini menjadi terang berdasarkan fakta, bukan berkembang menjadi prasangka,” tegas Mahrip Nurdin.

      IKADIN MENGUTAMAKAN KLARIFIKASI, BUKAN TUDUHAN. 

      Menurut ketua DPC IKADIN Lombok Tengah, salah satu hal yang perlu mendapatkan penjelasan ialah identitas pengirim surat yang tidak dicantumkan secara jelas, sementara surat tersebut disebut melampirkan fotokopi Kartu Tanda Anggota (KTA) tujuh advokat

      Keadaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang patut dijawab melalui mekanisme kelembagaan, terutama mengenai asal-usul dokumen, tujuan penggunaannya, serta prosedur penyampaian laporan kepada organisasi profesi.
      Mahrip menegaskan bahwa IKADIN tidak bermaksud menuduh atau menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu sebelum terdapat bukti yang dapat diverifikasi

      “Kami tidak ingin mendahului proses klarifikasi. Kami juga tidak ingin membangun opini yang belum tentu sesuai dengan fakta. Justru karena ada sejumlah hal yang belum jelas, kami memandang penting untuk meminta penjelasan secara resmi kepada pihak terkait,” ujarnya.

      HAK ADVOKAT MENJALANKAN PROFESI HARUS DIHORMATI.

      DPC IKADIN Lombok Tengah berpandangan bahwa advokat merupakan bagian penting dalam sistem penegakan hukum. Advokat menjalankan fungsi pembelaan terhadap kepentingan hukum klien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

      Dalam menjalankan tugasnya, advokat memiliki hak dan kewajiban profesional, termasuk menyampaikan keberatan, meminta penjelasan, serta menggunakan mekanisme pengawasan yang tersedia apabila terdapat tindakan penegakan hukum yang dipandang perlu diklarifikasi

      Langkah hukum atau administratif yang dilakukan advokat dalam menjalankan tugas profesionalnya tidak sepatutnya langsung dipersepsikan sebagai bentuk permusuhan terhadap aparat penegak hukum. Sebaliknya, setiap keberatan harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap hukum, etika profesi, dan mekanisme pengawasan yang berlaku

      “Advokat bukan pihak yang berada di luar sistem hukum. Kami justru bekerja di dalam sistem hukum untuk memastikan hak-hak masyarakat memperoleh perlindungan. Karena itu, ruang untuk menyampaikan keberatan dan meminta klarifikasi harus tetap dihormati, sepanjang dilakukan sesuai hukum dan etika profesi,” kata Mahrip.

      IKADIN MENDUKUNG PENGADUAN YANG TRANSPARAN DAN BERTANGGUNG JAWAB.

      DPC IKADIN Lombok Tengah menegaskan bahwa organisasi advokat tidak menolak adanya kritik, evaluasi, maupun pengaduan terhadap advokat. Setiap laporan yang disampaikan dengan itikad baik dan melalui mekanisme yang berlaku merupakan bagian dari upaya menjaga integritas profesi

      Namun demikian, laporan yang menyangkut anggota organisasi profesi perlu ditangani melalui prosedur yang jelas, dapat ditelusuri, dan memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk menjelaskan duduk persoalan secara berimbang.

      IKADIN juga memandang penting agar setiap informasi mengenai dugaan keterlibatan pihak tertentu tidak disebarluaskan sebagai fakta sebelum melalui proses verifikasi yang memadai.
      “Kami menghormati hak setiap orang untuk menyampaikan pengaduan. Akan tetapi, pengaduan harus dapat di pertanggungjawabkan. Jangan sampai informasi yang belum teruji menimbulkan penilaian sepihak dan merugikan kehormatan seseorang maupun institusi,” tegasnya.

      MEMBANGUN HUBUNGAN PROFESIONAL ANTARA ADVOKAT DAN APARAT PENEGAK HUKUM.

      DPC IKADIN Lombok Tengah berharap permintaan klarifikasi kepada Kejaksaan Negeri Praya dapat menjadi sarana membangun komunikasi yang sehat, terbuka, dan profesional antara organisasi advokat dengan institusi penegak hukum.
      IKADIN menilai bahwa perbedaan pandangan dalam pelaksanaan tugas hukum merupakan hal yang dapat terjadi dalam sistem peradilan
       
      Perbedaan tersebut harus diselesaikan melalui dialog, prosedur yang sah, dan penghormatan terhadap kewenangan masing-masing pihak.
      Oleh sebab itu, DPC IKADIN Lombok Tengah mendorong agar persoalan surat anonim tersebut dijernihkan secara objektif, tanpa membangun tuduhan yang belum terverifikasi dan tanpa menggeneralisasi persoalan kepada seluruh institusi

      “Kami ingin persoalan ini selesai dengan baik, terang, dan bermartabat. Tujuan kami bukan menciptakan konflik, melainkan memastikan bahwa setiap persoalan diselesaikan melalui mekanisme yang benar serta tetap menjaga kehormatan profesi advokat dan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum,” tutup Mahrip Nurdin.

      DPC IKADIN Lombok Tengah berkomitmen untuk terus menjaga kehormatan profesi advokat, memperjuangkan perlindungan hukum bagi masyarakat, serta mendukung penegakan hukum yang profesional, transparan, objektif, dan berkeadilan.(RED) 

      Baca juga:

      Loading...
      Tambahkan komentar

      0 Komentar

      Tulis komentar
      Next Post
      Next Post

      Info

      Info
      • 59 Street, 06 Lane, Newyork
      • +0123456789
      • info@domainku.com