Dari hasli Penelusuran awak media di lapangan sering kali kita lihat para debt collector(DC) berkumpul di simpang jalan dan di tempat Keramean secara berkelompok Mengecek kendaraan yang tertunggak angsuran menggunakan aplikasi matel di handphone Android nya masing-masing,
Apabila di temukan kendaraan macet kredit atau angsuran tertunggak di plat no kendaraan yang di cek tersebut, mereka tidak segan mengejar dan memberhentikan orang tersebut di jalan,memaksa di intimidasi agar bisa menyerah kan kendaraan yang di anggap bermasalah tersebut,
dengan alasan apa pun dalil nya apa pun itu sudah jelas premanisme jalanan merampas dengan paksa,
Tapi di mana aparat kepolisian selama ini apakah akan bungkam ato diam, di kala para debt collector ini seakan berlagak kebal dengan hukum
Apa lagi sudah jelas dengan "Kapolri"yang baru dengan tegas menyatakan "polisi bersama masyarakat"apakah masyarakat selalu jadi korban intimidasi dan pembegalan di jalanan
M Junaidi ketua" DPW JWI NTB "jajaran wartawan Indonesia,
Meminta pihak kepolisian (APH)agar turun langsung ke lapangan memberantas aktipitas debt collector yank selama ini meresahkan masyarakat NTB khusus nya Mataram Lombok umum nya,
Berdasarkan Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 yang kemudian dipertegas melalui Putusan MK Nomor 2/PUU-XIX/2021, penarikan kendaraan hanya sah apabila diawali dengan adanya Surat Peringatan (SP) yang sah kepada debitur, memiliki Sertifikat Jaminan Fidusia, terdapat putusan pengadilan atas pelaksanaan eksekusi (apabila debitur menolak menyerahkan kendaraan), dilakukan oleh debt collector yang memiliki Sertifikat Profesi (SPPI) dan Surat Kuasa Penarikan dari perusahaan pembiayaan, serta dibuatkan Berita Acara Serah Terima yang ditandatangani debitur tanpa adanya paksaan dari pihak lain.
“Meski demikian, dalam kondisi apa pun tidak dibenarkan dilakukan penarikan kendaraan dengan kekerasan, intimidasi, ataupun perampasan di jalan. Itu merupakan perbuatan pidana,” tegasnya.
Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan Pasal 448 dan atau Pasal 262 dan atau Pasal 466 KUHP tentang pengancaman, dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara.(RED)

0 Komentar