Kompas86NTB- Mataram – Proses rekrutmen Petugas Haji Daerah (PHD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 1447 Hijriah/2026 Masehi mulai menuai sorotan tajam. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) National Corruption Watch (NCW) NTB mendesak Kementerian Haji Provinsi NTB membuka seluruh hasil Computer Assisted Test (CAT) peserta seleksi.
Desakan tersebut bukan tanpa alasan. NCW mencium adanya dugaan ketidaktransparanan dalam proses penentuan kelulusan, bahkan muncul informasi mengenai empat peserta yang disebut-sebut mendapatkan rekomendasi dari pihak yang memiliki kedekatan dengan Gubernur NTB.
Direktur LSM NCW NTB, Faturahman Lord, mengungkapkan bahwa pihaknya telah melayangkan surat permohonan klarifikasi sekaligus keterbukaan informasi kepada Kementerian Haji Provinsi NTB.
Melalui surat tersebut, NCW meminta agar seluruh nilai CAT peserta diumumkan secara terbuka. Tidak hanya itu, pihaknya juga meminta penjelasan mengenai mekanisme penetapan kelulusan, kriteria penilaian, bobot setiap tahapan seleksi, sumber pembiayaan, hingga komposisi dan kewenangan tim seleksi.
"Kami ingin memastikan seleksi ini benar-benar berjalan objektif, transparan, dan profesional. Jangan sampai peserta yang memiliki kompetensi serta nilai terbaik justru tersingkir karena kepentingan tertentu," tegas Faturahman.
Sorotan NCW semakin menguat setelah pelaksanaan ujian CAT pada Sabtu, 14 November 2026, hasil seleksi belum diumumkan secara terbuka. Kondisi tersebut dinilai berpotensi memunculkan spekulasi dan kecurigaan di tengah peserta maupun masyarakat.
Empat Nama Disebut, Tujuh Peserta Nilai Tertinggi Terancam Tersingkir?
Persoalan yang paling menjadi perhatian NCW adalah munculnya dugaan adanya empat peserta yang disebut-sebut memperoleh rekomendasi dari pihak yang memiliki kedekatan dengan Gubernur NTB.
Bahkan, beredar informasi bahwa nilai keempat peserta tersebut diduga lebih rendah dibandingkan sejumlah peserta lainnya. NCW juga menyoroti kekhawatiran bahwa tujuh peserta yang disebut memperoleh nilai tertinggi justru berpotensi tidak lolos apabila terdapat pertimbangan di luar mekanisme seleksi.
"Jangan sampai empat orang yang diduga mendapatkan rekomendasi justru menggeser tujuh peserta yang diduga memperoleh nilai tertinggi. Kalau memang tidak ada persoalan, buka saja seluruh nilai CAT. Dengan begitu, masyarakat bisa menilai sendiri apakah proses seleksi ini benar-benar berjalan adil," ungkapnya.
Meski demikian, Faturahman menegaskan bahwa informasi mengenai dugaan rekomendasi tersebut masih harus dibuktikan melalui data resmi, hasil CAT, dan dokumen penetapan kelulusan. Karena itu, NCW meminta panitia seleksi memberikan penjelasan secara terbuka agar tidak berkembang menjadi tudingan tanpa dasar.
Gubernur NTB Diminta Tidak Intervensi
Faturahman juga mengingatkan Gubernur NTB agar tidak mencampuri proses seleksi dengan kepentingan pribadi maupun kelompok. Menurutnya, seleksi petugas haji harus mengutamakan kemampuan, integritas, kompetensi, dan hasil penilaian resmi.
Ia turut meminta Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji Provinsi NTB beserta seluruh jajaran panitia seleksi menjaga independensi dan tidak tunduk terhadap tekanan maupun intervensi dari pihak mana pun.
"Jangan sampai ada intervensi. Kami meminta Kakanwil Kementerian Haji NTB tetap profesional dan berpegang pada aturan. Jangan korbankan peserta yang memiliki nilai dan kompetensi terbaik hanya karena kepentingan tertentu," tegasnya.
Menurut NCW, rekrutmen Petugas Haji Daerah merupakan proses penting yang harus mengedepankan prinsip meritokrasi. Artinya, siapa pun yang dinyatakan lolos harus benar-benar didasarkan pada kemampuan, kompetensi, integritas, serta hasil seleksi yang dapat dipertanggungjawabkan.
NCW pun mendesak Kementerian Haji Provinsi NTB segera memberikan jawaban resmi atas surat permohonan klarifikasi yang telah dilayangkan, sekaligus membuka hasil CAT seluruh peserta sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
Bagi NCW, persoalan ini bukan sekadar soal siapa yang lolos dan siapa yang tersingkir. Lebih dari itu, seleksi petugas haji harus menjadi bukti bahwa jabatan pelayanan umat tidak boleh ditentukan oleh kedekatan, rekomendasi, apalagi kepentingan politik.
Transparansi adalah kunci. Jika seleksi sudah berjalan sesuai aturan, tidak ada alasan untuk menutup hasil penilaian dari publik.

0 Komentar