GUA5GSG5GfroTSr9BUYpBSAlTA==
0
    0
      Breaking News

      Konsolidasi Bawaslu‑PAN Lombok Tengah: Bahas Aturan Kampanye, Peran Saksi, dan Target Perolehan Kursi Menjelang Pemilu


       LOMBOK TENGAH, 5 November 2026 — Ruang kantor DPD Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lombok Tengah menjadi tempat pertemuan konsolidasi antara jajaran Bawaslu Kabupaten Lombok Tengah, Kesbangpol, dan seluruh pengurus DPD PAN. Pertemuan ini membahas sejumlah isu krusial mulai dari pengawasan kampanye, peran saksi di TPS, potensi pelanggaran ASN‑Kadus, pemetaan daerah pemilihan, hingga harapan perolehan kursi partai pada pemilihan mendatang.
       
      Dalam pemaparannya, perwakilan Bawaslu menyampaikan bahwa tidak semua tindakan yang diduga sebagai pelanggaran kampanye secara otomatis dikenakan sanksi. Penanganan tetap mengikuti alur verifikasi bukti dan ketentuan peraturan yang berlaku, termasuk pengawasan terhadap kegiatan kampanye yang berpotensi berlangsung di luar jadwal resmi.
       
      Sekretaris Jenderal DPD PAN Lombok Tengah Nasrudin menyampaikan terima kasih atas kehadiran tim Bawaslu dan Kesbangpol. Ia kemudian mengemukakan sejumlah pertanyaan dan catatan terkait skema pemilihan ke depan, termasuk kemungkinan Pilkada 2031 yang berbarengan dengan Pemilihan Legislatif dan Pemilihan Presiden. Ia juga menyoroti persoalan yang sudah lama disuarakan pihaknya: keterlibatan Aparatur Sipil Negara, Kepala Dusun, dan perangkat lingkungan yang dinilai berpotensi berpengaruh pada persiapan Tempat Pemungutan Suara di tingkat desa.
      “Kami sudah berkoordinasi terkait kesiapan relawan dan saksi untuk penempatan di sejumlah TPS,” tambah Nasrudin.
       
      Menanggapi hal itu, perwakilan Bawaslu menegaskan bahwa pengawasan oleh Panitia Pengawas Kecamatan akan berjalan lemah tanpa dukungan saksi dari partai. Hasil perolehan suara nantinya akan dibandingkan dengan keterangan saksi‑saksi lain, dan validitas data sangat bergantung pada kekuatan bukti dari para saksi. Pihak Bawaslu juga menjelaskan perbedaan regulasi KPU dan Bawaslu terkait rekrutmen perangkat desa: untuk Kadus dan P3K, Bawaslu tidak memiliki aturan rekrutmen tersendiri, sementara KPU masih memiliki celah pengaturan. Jika terbukti terlibat politik praktis, Bawaslu akan merekomendasikan pemberhentian bagi yang melanggar, termasuk ASN.
       
      Terkait pemetaan dan pemecahan dapil di Kecamatan Pujut, Bawaslu menjelaskan bahwa pembagiannya bergantung pada jumlah Daftar Pemilih Tetap.
      Pengurus tetap DPD PAN Ristan kemudian menambahkan pembahasan terkait usulan dapil sepuluh kursi akibat penambahan jumlah pemilih di Jonggat. Menurutnya perubahan data nasional memunculkan usulan pemecahan dapil yang berpotensi menimbulkan pergeseran kursi di tingkat kabupaten maupun DPRD provinsi. Ia juga menyampaikan harapan agar pencairan dana tahap kedua yang mengalami kenaikan anggaran dapat terlaksana pada November, dengan rencana melibatkan pemangku kepentingan KPU, Bawaslu, dan para pemilih pemula.
       
      Di sesi penutup pertemuan, Ketua DPD PAN Lombok Tengah Saiful Muslim S.H. menyampaikan harapan partai. Ia yang juga menjabat sebagai anggota DPRD Lombok Tengah dikenal di kalangan masyarakat karena rekam jejak yang dinilai jujur dan gigih memperjuangkan aspirasi warga.
      “Kami berharap pada pemilihan DPRD nanti perolehan kursi PAN semakin banyak. Khususnya di dapil Jonggat dan Pringgarate, agar kami bisa lebih luas menampung dan memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujar Saiful Muslim.
       
      Hingga berita ini diterbitkan, belum ada kesepakatan tertulis akhir terkait perubahan batas dapil; semua usulan masih dalam tahap pembahasan bersama. Pihak PAN menyatakan akan terus berkoordinasi dengan Bawaslu, KPU, dan Kesbangpol untuk menyiapkan kesiapan teknis dan pengawasan menjelang tahapan pemilu selanjutnya.(RED) 

      Baca juga:

      Loading...
      Tambahkan komentar

      0 Komentar

      Tulis komentar
      Next Post
      Next Post

      Info

      Info
      • 59 Street, 06 Lane, Newyork
      • +0123456789
      • info@domainku.com