LOMBOK BARAT-JANGAN SAMPAI SELEKSI PIMPINAN BAZNAS DIJADIKAN RUANG KEPENTINGAN POLITIK, SEMENTARA ATURAN DAN INTEGRITAS DIKESAMPINGKAN!
Suara Mahasiswa Untuk Demokrasi Rakyat (SAMUDRA NTB) menyampaikan kritik serius terhadap proses seleksi 10 calon pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Lombok Barat masa bakti 2026–2031. Kami menilai terdapat sejumlah pertanyaan mendasar yang hingga saat ini membutuhkan penjelasan terbuka dari Panitia Seleksi (Pansel) maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat.
Persoalan ini bukan sekadar mengenai siapa yang dinyatakan lolos dan siapa yang tidak lolos. Lebih jauh, ini menyangkut integritas, independensi, transparansi, serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang undangan dalam proses seleksi lembaga yang mengelola dana umat.
SAMUDRA NTB menyoroti adanya dugaan keterafiliasian salah satu calon yang dinyatakan lolos dalam 10 besar dengan partai politik. Dugaan tersebut menjadi persoalan serius yang harus diklarifikasi secara objektif dan berdasarkan dokumen resmi. Sebab, Pasal 5 ayat (1) huruf g jo. Pasal 34 Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2025 secara tegas mensyaratkan bahwa calon pimpinan BAZNAS Kabupaten/Kota tidak menjadi anggota partai politik.
Pertanyaannya sederhana: apakah seluruh persyaratan administratif dan independensi politik telah benar-benar diverifikasi oleh Panitia Seleksi sebelum menetapkan 10 nama calon tersebut?
Kami juga mempertanyakan proses penilaian yang menghasilkan 10 nama calon pimpinan BAZNAS Lombok Barat. Sebab, terdapat sejumlah calon yang menurut penilaian dan pertimbangan sebagian pihak memiliki kapasitas serta kelayakan, tetapi tidak masuk dalam daftar 10 nama yang dinyatakan lolos.
Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan publik: apa indikator penilaian yang digunakan? Bagaimana transparansi nilai tes tertulis dan wawancara? Apakah seluruh peserta diperlakukan berdasarkan standar penilaian yang sama, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan?
Ironisnya, ketika SAMUDRA NTB berupaya meminta klarifikasi kepada sejumlah pihak terkait, termasuk Ketua BAZNAS Provinsi NTB dan Ketua Pansel BAZNAS Lombok Barat, jawaban yang diterima justru mengarahkan pertanyaan kepada pihak lainnya.
Ketua BAZNAS Provinsi NTB mengarahkan agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada Ketua Pansel, yakni Asisten I Setda Lombok Barat, H. Ahkam. Sementara itu, ketika dikonfirmasi kepada H. Saeful Ahkam, SAMUDRA NTB kembali diarahkan untuk bertanya kepada Ketua BAZNAS Provinsi dan Kabag Kesra.
Pola komunikasi seperti ini patut menjadi perhatian. Jangan sampai persoalan yang menyangkut integritas dan kepatuhan terhadap regulasi justru tidak memperoleh kejelasan karena masing masing pihak saling mengarahkan tanggung jawab klarifikasi.
SAMUDRA NTB MENEGASKAN:
1. Mendesak Panitia Seleksi BAZNAS Lombok Barat membuka secara transparan seluruh hasil penilaian tes tertulis dan wawancara terhadap peserta seleksi.
2. Mendesak Pansel melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh persyaratan administrasi dan rekam jejak politik 10 calon pimpinan BAZNAS yang dinyatakan lolos.
3. Meminta klarifikasi resmi terkait dugaan adanya calon yang masih berstatus sebagai anggota atau pengurus partai politik, sebagaimana disyaratkan dalam PMA Nomor 10 Tahun 2025.
4. Mendesak Pemerintah Kabupaten Lombok Barat memastikan bahwa seluruh tahapan seleksi berjalan sesuai regulasi, objektif, independen, dan bebas dari intervensi kepentingan politik maupun kepentingan kelompok tertentu.
5. Meminta agar hasil verifikasi, dasar penilaian, serta dokumen pendukung proses seleksi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada masyarakat.
6. Mendesak evaluasi terhadap proses seleksi apabila ditemukan pelanggaran persyaratan, ketidaksesuaian administrasi, atau indikasi penyimpangan prosedur.
PERINGATAN KERAS SAMUDRA NTB!
Jangan sampai lembaga yang seharusnya menjadi rumah pengelolaan zakat, infak, dan sedekah umat justru menjadi ruang kompromi kepentingan politik.
Jangan sampai calon yang memiliki kapasitas dan memenuhi persyaratan justru tersisih, sementara dugaan ketidaksesuaian persyaratan terhadap calon yang dinyatakan lolos tidak mendapatkan pemeriksaan secara serius.
BAZNAS bukan milik kelompok tertentu, bukan milik partai politik, dan bukan ruang pembagian kepentingan kekuasaan. BAZNAS adalah lembaga umat yang harus dijalankan berdasarkan prinsip amanah, profesionalitas, independensi, transparansi, dan akuntabilitas.
Apabila proses seleksi ini bersih, independen, dan sesuai regulasi, tidak ada alasan bagi Pansel maupun Pemerintah Kabupaten Lombok Barat untuk menutup ruang klarifikasi kepada masyarakat.
Kami tidak sedang menghakimi individu ataupun mendahului hasil pemeriksaan. Namun, kami menuntut agar setiap dugaan ditindaklanjuti melalui verifikasi yang objektif dan terbuka.
JANGAN BIARKAN KEPENTINGAN POLITIK MENGALAHKAN REGULASI. JANGAN BIARKAN SELEKSI BAZNAS LOMBOK BARAT MENYISAKAN PERTANYAAN TENTANG INTEGRITAS DAN LEGALITAS!
SUARA MAHASISWA UNTUK DEMOKRASI RAKYAT (SAMUDRA NTB)
HENDRAWAN
Ketua Umum SAMUDRA NTB(RED)

0 Komentar