Mataram-kompas86ntb"gabungan Mahasiswa/siswi yang di komandoi oleh (HASBULLAH) sebagai presiden universitas pendidikan mandalika
mendatangi kantor DPRD provinsi untuk membawa aspirasi /tuntutan kepada DPRD Provinsi NTB namun apa yang di harap kan, perwakilan DPRD enggan menemui para mahasiswa/siswi yang mengadakan demontrasi tersebut,
"ADA 5 TUNTUTAN"
> Segera Sahkan RUU Sisdiknas
> Mendesak Pemerintah Untuk Menetapkan Status Bencana Alam Di Indonesia Menjadi Bencana Nasional
" REGIONAL "
> Tolak MBG Di NTB Dan Tutup
> Mendesak Pemerintah Daerah Untuk Menindak Tegas Pelaku Kejahatan Lingkungan Di NTB
> Mendesak Pemerintah Daerah Untuk Memperbaiki Seluruh Infrastruktur Pendidikan Yang Ada Di NTB
Dari tuntutan tersebut yang di atas bukan kali ini saja, sudah lama kita gaung kan untuk menolak dan penutupan permanen namun pemerintah seakan diam, bisu tidak mau mendengar keluhan masyarakat Indonesia khusus nya Di NTB ini
Puluhan bahkan ratusan anak-anak sekolah yang keracunan namun
Ini bukan hanya isu Regional saja bahkan nasional dan sampe ke mancanegara
Setelah mahasiswa menunggu sampe turun hujan lebat namun para mahasiswa tidak gentar/mundur untuk memperjuangkan tuntutan nya dan menunggu perwakilan dari DPRD provinsi untuk berdialog secara langsung
Sembari hujan reda akhirnya anggota komisi 5 Nadira al habsyi, S,E, Akt. yang membidangi kesejahteraan rakyat
Menyampaikan dan kesanggupannya atas apa yang menjadi tuntutan Mahasiswa dan masyarakat imbuhnya
Kami akan berkoordinasi di daerah maupun pusat dan mendukung penuh
Apa yang menjadi tuntutan demi kebaikan dan kemajuan kita bersama
Nadira juga menyampaikan,
Di momentum sumpah pemuda yang ke 98 pada tgl 28/2026 semoga pemuda/pemudi berjiwa besar dan berkontribusi bagi negara nusa dan bangsa, ( Hanan Wahyuda) selaku korlap juga sangat berapi api dan bersemangat menyampaik tuntutan nya dengan lantang lewat pengeras suara di depan gedung DPRD provinsi NTB, hanan juga mengajak dan mendengar apa yang menjadi tujuan agar ke lima tuntutan tersebut agar di setujui semua pihak,
Karna apa yang menjadi tuntutan kita para mahasiswa ini,sudah banyak yang menyengsarakan rakyat dan masyarakat,
kbijakan-kbijakan yang tidak berpihak ke rakyat agar di runut kembali di tinjau kembali apa yang menjadi program ke depan nya
Kita dari mahasiswa akan setuju dan mendukung apa bila
Program pemerintah berpihak dan mensejahterakan rakyat ke semua pelosok degan tentunya tidak ada ktimpangan pada sa'at sekarang ini
Mahasiswa menuntut karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional, evaluasi program Makan Bergizi Gratis, serta pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan.
Rekomendasi akan ditandatangani pimpinan DPRD NTB dikirim ke DPR RI secara digital, dan diserahkan langsung oleh utusan dengan tanda tangan
Mataram- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi NTB menerima tuntutan dari puluhan mahasiswa di Kota Mataram Tuntutan ini diterima di sela aksi massa peringatan hari Sumpah Pemuda ke-98 di depan Kantor DPRD NTB di udayana (28/10/2026).
"Nadira" pun sempat duduk bersama massa aksi untuk mendengarkan langsung tuntutan dari para mahasiswa. Secara bergantian, massa aksi menyampaikan semua kritiknya terhadap pemerintah.
"Ada beberapa hal yang disampaikan, di antaranya, tuntutan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ditetapkan sebagai bencana nasional," setelah menemui massa aksi
"Kedua, terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), mereka meminta agar program tersebut dievaluasi. Teman-teman dari Universitas pendidikan mandalika juga mengusulkan agar anggaran MBG segera dipisahkan dari anggaran pendidikan," katanya.
"Menurut mereka, anggaran pendidikan yang seharusnya dialokasikan sebesar 20 persen secara utuh justru terpakai untuk membiayai MBG
"Secara keseluruhan, kurang lebih ada lima poin tuntutan. Yang sudah disebutkan tadi sebelumnya, kata "Hanan"sela aksi.
Sementara, massa aksi terus bergantian menyampaikan kritiknya kepada pemerintah selama dua tahun pemerintahan di rezim Prabowo-Gibran. Salah satunya meminta agar pemerintah serius menangani persoalan di daerah dan juga evaluasi program MBG.
Mereka juga meminta agar pemerintah bisa membuka 19 juta lapangan kerja sesuai dengan janji presiden Prabowo-Gibran yang sebelumnya disampaikan saat kampanye.(RED)

0 Komentar