LOMBOK TENGAH, 20 Oktober 2026 — Sebuah aksi damai yang berlangsung cukup hangat terjadi di depan Kejaksaan Negeri Praya, Selasa siang. Puluhan warga dari berbagai elemen masyarakat berangkat dari area Perpustakaan Daerah Lombok Tengah menuju kantor Kejari untuk meminta kejelasan penanganan perkara yang melibatkan dugaan pemalsuan dokumen dan warga negara asing sebagai tersangka.
Kasus ini bermula dari kerugian yang dialami oleh Ibu Dian, warga Kuta, yang melaporkan adanya penipuan, penggelapan, dan pencurian yang diduga dilakukan oleh warga negara asing. Masalah memuncak ketika berkas perkara justru dihentikan oleh pihak kepolisian pada Februari 2026 dengan alasan menunggu petunjuk jaksa — padahal hasil uji forensik sudah menyatakan dokumen terkait mengandung unsur pemalsuan.
"Sudah ada penetapan bahwa tanda tangan itu palsu. Namun perkara justru dihentikan. Di mana keadilannya?" ujar Ali Wardana, perwakilan massa.
Menanggapi hal tersebut, pihak Kejari menjelaskan prosedur penelitian berkas. Jika belum lengkap, berkas dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi. Namun pihak masyarakat tetap mempertanyakan adanya draf mediasi yang seolah-olah menjadi dasar, padahal tidak pernah terjadi kesepakatan di antara kedua belah pihak.
Agus Sukandi dari PEDATU Lombok Tengah menegaskan: "Dokumen mediasi itu tidak lebih dari draf yang tidak pernah disepakati. Namun seolah-olah dijadikan alasan untuk menghentikan proses hukum. Padahal hasil forensik sudah jelas menyatakan dokumen itu palsu."
Supardi Yusup dari Yayasan Insan Peduli Umat NTB menambahkan, masyarakat tidak menuntut hal lain selain proses hukum yang berjalan pada jalurnya. "Kami percaya Kejari dan Polres Lombok Tengah dapat menyelesaikan ini dengan tegas dan transparan," ucapnya.
Dialog berjalan kondusif. Pihak Kejari berjanji akan meneliti kembali berkas perkara secara saksama, dan massa membubarkan diri dengan harapan yang sama: keadilan yang nyata, bukan sekadar prosedur yang berputar di tempat.

0 Komentar